Fraksi Dukung Penuh, Pemerintah Tanggapi dengan Komitmen Konkret
SIDRAP, SUARA AJATAPPARENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Pemerintah Kabupaten Sidrap menindaklanjuti pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Kamis (26/6/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, dan dihadiri Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah. Sejumlah pejabat penting turut hadir, di antaranya Kasdim 1420 Mayor Inf Wahyudi, Kasat Intelkam Polres Sidrap Iptu Andi Aswan, para asisten, kepala badan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Tiga ranperda yang dibahas yakni:
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
- Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029
Enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya, yaitu Fraksi Nasdem, Gerindra, PKS, Golkar, PPP, dan Demokrat. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi mendukung pembahasan lanjutan ketiga ranperda ini, dengan berbagai masukan yang bersifat konstruktif.
Dalam tanggapannya, Wakil Bupati Nurkanaah menyampaikan apresiasi atas masukan dan komitmen DPRD dalam mendukung arah pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran, kritikan, rekomendasi, serta persetujuan dari anggota DPRD terhadap tiga raperda prakarsa pemerintah daerah,” ujar Nurkanaah.
Ia juga memaparkan beberapa penjelasan strategis pemerintah daerah atas isu-isu yang diangkat fraksi, di antaranya:
🔹 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Menanggapi Fraksi Nasdem dan lainnya, pemerintah memastikan RPJMD 2025–2029 akan dirancang berbasis data lokal, bersifat terintegrasi, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
🔹 Pengembangan Wisata dan Ekonomi Lokal
Tanggapan atas usulan Fraksi Golkar dan Nasdem dijawab dengan komitmen pemerintah membangun kawasan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata melalui pendekatan agroindustri.
🔹 Peningkatan PAD dan Kemandirian Daerah
Fraksi PPP, PKS, dan Golkar menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab menyambut dengan langkah digitalisasi pendapatan, pembaruan data pajak, dan penguatan regulasi.
🔹 Pelayanan Kesehatan dan Infrastruktur Pascabencana
Menjawab Fraksi PKS, Nasdem, dan Gerindra, Nurkanaah menegaskan komitmen Pemkab atas layanan BPJS gratis—dengan cakupan peserta per Mei 2025 mencapai 81,53%. Di bidang infrastruktur, pemerintah juga melaporkan progres pembangunan sarana pascabencana seperti jembatan.
Sebagai penutup, Nurkanaah menyampaikan bahwa masukan teknis dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan OPD terkait di tingkat panitia khusus.
“Dukungan legislatif terhadap ranperda ini sangat penting demi memastikan pembangunan Sidrap yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Nurkanaah. (*Ama)