JAKARTA, SUARA AJATAPPARENG — Pemerintah Kota Parepare kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kota Parepare dalam memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui program Universal Health Coverage.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Abdul Muhaimin Iskandar, selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dalam seremoni yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintah daerah dalam memastikan tersedianya akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya dimaknai sebagai simbol prestasi administratif, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan kebijakan publik yang menempatkan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.
“Penghargaan UHC Award ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Prinsipnya jelas, tidak boleh ada warga Parepare yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Tasming.
Tasming menegaskan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, sektor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah Kota Parepare secara konsisten mendorong optimalisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk memastikan kelompok masyarakat kurang mampu dapat terdaftar dan terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan meraih kategori Madya tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program jaminan kesehatan.
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi banyak pihak. Ke depan, fokus kami tidak hanya pada perluasan cakupan kepesertaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Tasming menilai bahwa keberhasilan mencapai UHC juga merupakan konsekuensi dari keputusan politik anggaran yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas strategis dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, dalam konteks otonomi daerah, setiap keputusan anggaran pada dasarnya mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kota Parepare memilih untuk berpihak pada kepentingan publik. Kesehatan tidak boleh menjadi layanan yang hadir setelah warga.(*AD)