MAKASSAR, SUARA AJATAPPARENG — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan mulai memfokuskan pembenahan organisasi di tingkat kabupaten/kota. Sejumlah persoalan menyangkut kepengurusan, keanggotaan, Kartu Tanda Anggota (KTA), regenerasi hingga status Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI di daerah menjadi perhatian serius.
Pembenahan tersebut dibahas dalam rapat evaluasi internal PWI Sulsel yang digelar di Makassar, Rabu (12/8/2026). Rapat dipimpin Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, didampingi sejumlah pengurus, yakni Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan dan Iga K. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.
Suwardi mengatakan, rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi dan keanggotaan PWI di sejumlah daerah.
“Rapat ini untuk mengevaluasi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah-daerah, setelah menerima laporan dari FAS Rahmat yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” ungkap Suwardi.
Temukan Persoalan Mendasar di Daerah
Dalam kunjungannya ke sejumlah kabupaten, FAS Rahmat menemukan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Persoalan tersebut antara lain menyangkut keberadaan Plt Ketua, penertiban keanggotaan, pengurusan dan validasi KTA, regenerasi kepemimpinan serta efektivitas kepengurusan PWI di daerah.
FAS Rahmat yang juga menjabat Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel memaparkan hasil kunjungannya dalam rapat tersebut.
Pemaparan mencakup dinamika organisasi di daerah serta sejumlah persoalan administrasi dan status keanggotaan yang perlu diverifikasi kembali.
Sejumlah daerah yang menjadi perhatian antara lain PWI Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara dan Toraja.
Dari hasil evaluasi, terdapat daerah yang membutuhkan penyesuaian struktur kepengurusan, termasuk status ketua maupun Plt, sementara pada sisi lain terdapat pula persoalan keaktifan anggota dan administrasi KTA.
“Kita akan benahi dan melakukan penyesuaian berdasarkan aturan yang ada. Kami juga segera berkoordinasi dengan DKP,” kata Suwardi.
Wajo hingga Enrekang Jadi Perhatian
Di Wajo, rapat membahas usulan sejumlah anggota yang ingin melakukan perubahan nama media pada KTA agar disesuaikan dengan media tempat mereka bekerja saat ini. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi anggota yang memenuhi ketentuan untuk kembali aktif dalam organisasi.
Keaktifan anggota di daerah tersebut juga akan diverifikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, data keanggotaan akan diperbarui berdasarkan hasil verifikasi.
Sementara di Bone, status Plt Ketua menjadi salah satu agenda yang perlu segera ditindaklanjuti. PWI Sulsel akan melakukan penyesuaian kepemimpinan dengan menunjuk Plt yang baru sesuai mekanisme organisasi.
Persoalan KTA juga menjadi masalah yang hampir ditemukan di sejumlah daerah. Karena itu, pembenahan sistem pelayanan administrasi anggota di tingkat provinsi menjadi salah satu agenda yang dinilai mendesak.
Pada periode sebelumnya, lambannya respons dalam pelayanan administrasi anggota dinilai turut memengaruhi kepastian status dan pelayanan terhadap anggota di daerah. Ke depan, mekanisme pelayanan KTA diharapkan lebih tertib, cepat, transparan dan terukur.
Kondisi yang cukup berbeda ditemukan di Enrekang. Berdasarkan hasil pemantauan, anggota yang masih aktif disebut tinggal sekitar tiga orang.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap regenerasi wartawan dan keberlanjutan organisasi PWI di daerah.
Penertiban KTA Jadi Agenda Utama
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar, menegaskan bahwa pembenahan organisasi tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurutnya, validasi data anggota, penertiban KTA, reaktivasi anggota, regenerasi dan penguatan struktur organisasi harus berjalan secara bersamaan.
“Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” tegas Mappiar.
Pembenahan tersebut diharapkan tidak sekadar menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kembali organisasi yang lebih tertib dan kuat di tingkat kabupaten/kota.
PWI Sulsel menargetkan proses verifikasi dan evaluasi dapat menghasilkan database keanggotaan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperjelas struktur kepengurusan di setiap daerah.
Penguatan organisasi juga diharapkan mampu mengembalikan marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan melalui tata kelola yang transparan, terbuka, profesional dan berintegritas, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan demikian, pembenahan keanggotaan dan kepengurusan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan keberlanjutan PWI Sulsel di seluruh kabupaten/kota.
SUARA AJATAPPARENG | MAKASSAR