Oleh: Abdul Razak Arsyad
SUARA AJATAPPARENG
SUARA AJATAPPARENG – Perjalanan menuju Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, kali ini memberi pengalaman yang berbeda.
Saya mendapatkan amanah untuk mendampingi sebuah perkara sebagai kuasa hukum dalam kasus korupsi di Kota Mamuju. Sebuah perjalanan yang semestinya menjadi rutinitas biasa—berangkat, menjalankan tugas, kemudian kembali.
Namun ada satu hal yang justru terus mengusik pikiran sepanjang perjalanan.
BBM.
Bukan sekadar soal harga. Bukan pula hanya soal BBM bersubsidi.
Yang saya lihat, saya saksikan, bahkan saya rasakan sendiri adalah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Antrean terjadi di sejumlah titik. Mencari BBM menjadi sebuah perjalanan tersendiri.
Yang lebih menggelitik, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi. BBM nonsubsidi pun pada beberapa tempat tidak mudah ditemukan.
Lalu muncul pertanyaan sederhana dalam benak saya:
Mengapa?
Pagi tadi, saya bertemu dengan seorang rekan. Seperti biasa, saya mengajaknya ngopi.
Di tengah obrolan ringan, ia bercerita tentang perjalanannya dari Semarang, Jawa Tengah.
Saya pun bertanya tentang kondisi perjalanan dan BBM.
Jawabannya justru membuat saya semakin penasaran.
“Perjalanan saya baik-baik saja. Tidak ada antrean BBM seperti di sini,” katanya.
Kemudian ia menambahkan:
“Saya lihat di Jawa, tidak ada antrean seperti di sini. Mereka tidak susah mendapatkan BBM.”
Kalimat sederhana itu tiba-tiba terasa berat.
Saya diam sejenak.
Bukan karena tidak percaya.
Tetapi karena saya mencoba membandingkan dua pengalaman yang sama-sama terjadi di negeri yang sama.
Di satu sisi, seorang warga dapat melakukan perjalanan dengan relatif tenang karena BBM tersedia.
Di sisi lain, di daerah kita, masyarakat harus berpikir lebih panjang hanya untuk memastikan kendaraan memiliki cukup bahan bakar.
Lalu saya bertanya kepada diri sendiri:
Ada apa dengan Indonesia?
Ada apa dengan Sulawesi?
Bukankah kita berada dalam satu negara?
Bukankah kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara?
Dan yang paling sederhana:
Apakah Sulawesi bagian dari Indonesia?
Pertanyaan terakhir mungkin terdengar sinis.
Tetapi terkadang pertanyaan yang terdengar sinis justru lahir dari kegelisahan yang nyata.
Sebab bagi masyarakat biasa, BBM bukan perkara kecil.
BBM adalah urat nadi mobilitas.
Nelayan membutuhkannya untuk melaut. Petani membutuhkannya untuk menggerakkan mesin. Pedagang membutuhkannya untuk mengangkut barang. Sopir membutuhkannya untuk mencari nafkah.
Bahkan masyarakat biasa yang hendak pergi bekerja, mengantar anak sekolah, mengunjungi keluarga, atau membawa orang sakit ke rumah sakit, semuanya bergantung pada ketersediaan BBM.
Ketika BBM sulit diperoleh, yang terganggu bukan hanya kendaraan.
Roda kehidupan ikut tersendat.
Saya kemudian mencoba melihat persoalan ini dari sudut yang lebih luas.
Apakah persoalannya pada distribusi?
Apakah persoalannya pada kuota?
Apakah persoalannya pada transportasi dan rantai pasok?
Ataukah ada persoalan lain yang seharusnya dibuka secara terang kepada publik?
Sebab masyarakat berhak mendapatkan penjelasan.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta bersabar tanpa pernah mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi.
Lebih ironis lagi jika kesulitan mendapatkan BBM kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Jangan biasakan rakyat antre untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya tersedia secara adil.
Indonesia bukan hanya Jawa.
Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan seluruh wilayah yang berada dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kalau di satu wilayah BBM dapat diperoleh dengan mudah, sementara di wilayah lain masyarakat harus berkeliling mencari dan mengantre panjang, tentu layak muncul pertanyaan tentang keadilan distribusi.
Bukan untuk mempertentangkan Jawa dengan Sulawesi.
Bukan pula untuk menyalahkan daerah lain.
Tetapi untuk mengingatkan bahwa pembangunan dan pelayanan publik semestinya menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perjalanan ke Mamuju sebagai seorang advokat memberi saya kesempatan melihat persoalan ini dari dekat.
Namun obrolan secangkir kopi pagi tadi justru membuat persoalan itu terasa semakin dekat.
Teman saya hanya bercerita tentang perjalanannya dari Semarang.
Saya kemudian membandingkannya dengan apa yang saya lihat sendiri di sepanjang perjalanan di Sulawesi.
Dari sana lahir satu pertanyaan sederhana:
Mengapa pengalaman mendapatkan BBM bisa begitu berbeda di negeri yang sama?
Mungkin jawabannya bukan berada di warung kopi.
Mungkin jawabannya ada di balik data distribusi, kebijakan, kuota, rantai pasok, dan pengawasan.
Tetapi satu hal yang pasti:
Masyarakat tidak membutuhkan BBM hanya ketika negara mengingatnya. Masyarakat membutuhkan BBM setiap hari.
Dan negara harus hadir bukan hanya ketika rakyat bertanya,
“Di mana BBM?”
Tetapi jauh sebelumnya, negara harus memastikan rakyat tidak perlu bertanya demikian.
Karena pada akhirnya, persoalan BBM bukan sekadar persoalan antrean.
Ini tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya secara adil.