PINRANG, SUARA AJATAPPARENG – Ke mana ujung penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang melibatkan Hadaria (48), warga Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang? Pertanyaan ini kini kembali mencuat setelah perkara yang terungkap pada 2025 dengan barang bukti dua unit kendaraan dan satu unit mobil tangki berisi sekitar 8 ton Solar Subsidi tersebut dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian hukum.
Kasus yang semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum itu justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Bagaimana perkembangan penyidikannya? Di mana posisi barang bukti? Apakah berkas perkara telah dilimpahkan, dihentikan, atau masih dalam proses penanganan?
Hingga kini, publik membutuhkan penjelasan resmi mengenai status perkara tersebut. Jangan sampai kasus yang menyangkut distribusi BBM bersubsidi dalam jumlah besar justru tenggelam tanpa kejelasan pertanggungjawaban hukum.
JANGAN BIARKAN PERKARA BESAR BERAKHIR TANPA KEJELASAN
LIDIKPRO menilai, penanganan kasus ini harus dibuka secara transparan. Penegak hukum wajib menjelaskan perkembangan penyidikan, status hukum pihak yang diperiksa, keberadaan barang bukti, serta alasan apabila perkara belum berlanjut ke tahap berikutnya.
Ketidakjelasan informasi bukan hanya memunculkan keresahan, tetapi juga berpotensi melahirkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Bahkan, muncul dugaan adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Dugaan tersebut tentu harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi resmi.
LIDIKPRO secara tegas meminta Unit Tipidter Polda Sulawesi Selatan mengambil alih atau melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penanganan kasus Hadaria serta sejumlah perkara terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang, termasuk laporan-laporan yang telah disampaikan LIDIKPRO.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada penanganan perkara yang mandek, tidak transparan, ataupun menyimpang dari ketentuan hukum.
8 TON SOLAR BUKAN BARANG BUKTI YANG BOLEH HILANG DARI PERHATIAN PUBLIK
LIDIKPRO mengingatkan bahwa Solar Subsidi merupakan barang yang distribusinya diatur negara dan diperuntukkan bagi masyarakat serta sektor yang berhak menerima sesuai ketentuan.
Karena itu, dugaan penguasaan dan pengangkutan sekitar 8 ton Solar Subsidi menggunakan mobil tangki bukan persoalan sepele. Perkara ini menyangkut pengawasan distribusi energi bersubsidi, potensi kerugian negara, serta hak masyarakat yang selama ini membutuhkan BBM dengan harga yang telah disubsidi pemerintah.
Publik berhak mengetahui apakah barang bukti telah diamankan sesuai prosedur, apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas dugaan peristiwa tersebut.
LIDIKPRO: KAPOLDA SULSEL JANGAN TUTUP MATA
LIDIKPRO mendesak Kapolda Sulsel melalui Ditreskrimsus, khususnya Unit Tipidter, untuk segera meminta laporan resmi penanganan perkara dari jajaran Polres Pinrang.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab aparat:
- Bagaimana status hukum kasus Hadaria yang terungkap pada 2025?
- Di mana keberadaan dan bagaimana status penyitaan dua unit kendaraan serta mobil tangki berisi sekitar 8 ton Solar Subsidi?
- Apakah perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan bagaimana perkembangan berkas perkaranya?
- Jika perkara dihentikan, apa dasar hukum dan dokumen resmi penghentiannya?
- Apakah seluruh pihak yang diduga terlibat telah diperiksa secara proporsional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan tuntutan akuntabilitas publik terhadap penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
LIDIKPRO menegaskan, pemberantasan mafia BBM subsidi tidak boleh berhenti pada penindakan di lapangan. Penegakan hukum harus menelusuri seluruh mata rantai distribusi, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS.
Masyarakat Pinrang tidak membutuhkan sekadar penindakan sesaat atau pemberitaan penangkapan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi penyidikan, dan keberanian aparat mengungkap perkara hingga tuntas.
Kasus 8 ton Solar Subsidi ini harus mendapat jawaban. Jika memang diproses, sampaikan perkembangannya. Jika dihentikan, buka dasar hukumnya. Jika masih berjalan, jelaskan tahapan penanganannya.
Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung: DI MANA KASUS 8 TON SOLAR SUBSIDI ITU SEKARANG?
Hukum tidak boleh berhenti pada penemuan barang bukti. Hukum harus bekerja sampai ada kepastian dan pertanggungjawaban.
(LIDIKPRO)