PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Arifuddin, memberikan perhatian khusus terhadap utang Pemerintah Kota Parepare kepada para rekanan.
Menurut Arifuddin, utang dari tahun anggaran 2023 harus tetap dibayar, namun perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas.
“Utang Pemda harus tetap dibayar sesuai konsekuensi, tetapi harus mengacu pada kemampuan keuangan daerah,” jelas Arifuddin dalam percakapan via telepon pada Senin malam, 9 September 2024.
“Sumber keuangan daerah terdiri dari DAU untuk gaji, DAK yang tidak bisa diubah, dan PAD. PAD harus digenjot untuk membayar utang tersebut.”tambahnya.
Mengacu pada kondisi keuangan daerah yang terbatas, Arifuddin menyarankan agar utang dibayar dengan skala prioritas. “Jika tahun ini tidak memungkinkan, bisa dianggarkan dalam APBD Pokok 2025. Yang jelas, utang harus menjadi prioritas utama Wali Kota berikutnya,” tegasnya.
Arifuddin juga menyoroti bahwa meski utang sudah diparsialkan dalam APBD 2024 dan telah disetujui DPRD, ketersediaan uang masih belum mencukupi untuk pembayaran. “Penting untuk meningkatkan penerimaan PAD,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Prasetyo Catur K, mengakui bahwa pendapatan dari dana bagi hasil Provinsi masih sangat rendah hingga Agustus 2024.
“Dana bagi hasil Provinsi diperkirakan mencapai Rp100 miliar lebih pada anggaran 2024, namun realisasinya baru Rp16 miliar. Ada sekitar Rp84 miliar estimasi pendapatan yang belum masuk,” ungkap Prasetyo.(*Frn)
