JAKARTA, SUARA AJATAPPARENG – Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Parepare masih diliputi ketidakpastian mengenai status pengangkatan mereka. Menanggapi keresahan ini, Komisi 1 DPRD Kota Parepare bersama Ketua DPRD melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk berkonsultasi terkait kepastian hukum dan informasi pengangkatan mereka. Jakarta, 13 Maret 2025.
Kunjungan ini menjadi perhatian khusus Komisi 1 DPRD karena banyak tenaga honorer yang telah mengorbankan pekerjaan sebelumnya. Beberapa di antaranya bahkan telah berhenti dari tempat kerja lama, baik secara sadar maupun diberhentikan, karena dianggap telah lulus seleksi sebagai PPPK atau CPNS. Namun hingga kini, nasib mereka masih menggantung.
Anggota DPRD Parepare sekaligus Ketua Partai Gelora Kota Parepare, Ari Ashari, menegaskan bahwa pihaknya akan berjuang maksimal agar ada kejelasan mengenai status mereka.
“Doakan kami bisa memperjuangkan hak bapak/ibu, sehingga ada kepastian dari hasil konsultasi kami,” ujarnya.
Saat ini, ribuan tenaga honorer di berbagai daerah tengah menanti kebijakan yang berpihak kepada mereka. DPRD Parepare berharap hasil konsultasi ini dapat memberikan titik terang dan keputusan yang adil bagi seluruh CPNS dan PPPK di Parepare.
Suara Ajatappareng akan terus mengawal perkembangan isu ini dan memberikan informasi terbaru bagi masyarakat.(***)
