PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aduan keluarga almarhum M Rusli (49), tahanan kasus narkoba Polres Parepare yang meninggal dunia. Keluarga datang untuk mencari kejelasan terkait penyebab kematian dan meminta pendampingan dari lembaga legislatif.
Keluarga Pertanyakan Diagnosa Awal
Kakak korban, Agussalim, menyampaikan bahwa pihak keluarga masih meragukan hasil diagnosa medis awal yang tercantum dalam surat kematian.
“Saya bukan menuduh itu dipalsukan, tapi saya curiga diagnosanya tidak tepat,” ujarnya.
Menurutnya, bayangan putih dalam foto rontgen tidak serta-merta menunjukkan adanya tumor paru. Ia menilai gejala sesak napas yang dialami almarhum perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya trauma atau infeksi lain.
Agussalim menegaskan bahwa keluarga siap menempuh langkah hukum dan medis yang diperlukan, termasuk autopsi oleh dokter forensik independen.
Pihak Rumah Sakit Jelaskan Prosedur Diagnosa
Direktur RSUD Andi Makkasau, dr Renny Anggraeny, hadir memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh tindakan dan diagnosa dokter dilakukan secara profesional berdasarkan temuan pemeriksaan.
“Kami bekerja berdasarkan fakta medis. Tidak ada intervensi apa pun,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dokter menggunakan istilah diduga karena memang tidak semua penyebab kematian dapat dipastikan tanpa pemeriksaan forensik lebih lanjut. RSUD pun mendukung jika keluarga ingin memastikan kebenaran melalui jalur autopsi resmi.
DPRD Siap Mengawal dan Beri Rekomendasi
Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante, mengapresiasi keberanian keluarga menyampaikan aduan secara terbuka. Ia menilai perbedaan persepsi antara keluarga dan pihak medis perlu dijembatani dengan informasi yang lebih komprehensif.
“Penjelasan medis itu harus dipahami dengan keilmuan. Jika keluarga masih kurang yakin, autopsi menjadi langkah paling tepat,” jelasnya. Pihak DPRD menyatakan siap mengawal proses pengaduan dan memastikan keluarga memperoleh kepastian hukum serta informasi medis yang benar.(*AD).
