PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menjadi perwakilan dari enam kabupaten/kota saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan. Penyerahan LHP berlangsung di Auditorium Kantor BPKP Sulsel, Rabu (4/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Kaharuddin menekankan pentingnya pendampingan berkala oleh BPKP kepada pemerintah daerah. Ia menilai pendampingan tidak cukup dilakukan hanya pada saat audit, tetapi harus rutin agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan transparan.
“Perlu ada jadwal berkala dari BPK untuk melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. Bukan hanya pada saat audit, agar pemerintah bisa lebih tertib dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Kaharuddin.
Lebih lanjut, Kaharuddin menyampaikan kabar baik mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Enam kabupaten/kota yang hadir berhasil meraih opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.
Kabupaten/kota yang menyerahkan LHP pada kegiatan ini adalah Wajo, Parepare, Toraja, Toraja Utara, Luwu, dan Gowa. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dengan pencapaian ini, Kaharuddin berharap agar kerjasama dan pendampingan dari BPKP dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh pemerintah daerah di Sulsel mampu mempertahankan standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.(*AD).
