PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka penyerahan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 berlangsung dinamis, Selasa (10/6/2025). Meski awalnya lancar, rapat sempat memanas ketika sejumlah legislator mengajukan interupsi untuk memberikan masukan dan kritik kepada Pemerintah Kota.
Sebanyak delapan legislator menyampaikan aspirasi terkait sejumlah program Pemkot Parepare. Di antaranya, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang dianggap tebang pilih, program seragam SMA, hingga keluhan terkait bantuan beras sejahtera.
Wakil Wali Kota Hermanto sempat menanggapi masukan tersebut, namun para legislator tetap melanjutkan interupsi untuk mempertanyakan beberapa kebijakan yang dinilai belum sesuai aturan dan berpotensi meresahkan masyarakat.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, berperan menenangkan suasana agar rapat tetap kondusif. Setelah situasi kembali tenang, legislator Suyuti menyampaikan tanggapannya terkait penertiban PKL dan kebijakan lainnya, sekaligus meminta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung.
“Ini rapat paripurna yang terhormat. Mari kita hormati bersama. Hal-hal teknis bisa dibahas lebih lanjut di komisi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah,” ujar Suyuti. Rapat paripurna ini menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat, di mana aspirasi masyarakat dan evaluasi kebijakan pemerintah dapat disampaikan secara terbuka, edukatif, dan transparan.(*AD).
