PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Aroma tak sedap menyelimuti proses Musyawarah Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Parepare. Suara kegelisahan datang dari internal, salah satunya dari Gazali Tahir Parentah, wartawan sekaligus pengacara yang mempertanyakan kredibilitas dan integritas pelaksanaan Konferkot tahun ini.
“Ada yang lucu, bahkan ganjil,” kata Gazali, mengawali kritik tajamnya terhadap proses pencalonan dan dinamika internal PWI Parepare.
PWI atau Ajang Transaksi Kepentingan?
Menurut Gazali, kejanggalan pertama muncul ketika seorang calon ketua PWI diketahui justru lebih aktif di organisasi wartawan lain. Bukankah PWI seharusnya dipimpin oleh orang yang berakar kuat dalam organisasi, bukan sekadar numpang nama saat butuh jabatan?
Lebih mengejutkan lagi, untuk memuluskan jalan sang calon, aturan yang telah menjadi budaya dan warisan PWI selama puluhan tahun justru dihapus secara diam-diam. “Ini manipulatif dan tidak etis. Kenapa aturan bisa berubah hanya untuk satu orang?” sindir Gazali tajam, saat ditemui di Warkop Dipo. Kamis, 12 Juni 2025.
Masa Jabatan Ajaib dan Ancaman Media
Keanehan ketiga, tambah Gazali, terkait masa berlaku SK kepengurusan PWI Parepare atas nama Abdul Razak Arsyad yang ditetapkan 18 Juni 2022. Sesuai PD/PRT PWI, masa jabatan berlaku tiga tahun. Namun, entah bagaimana, tenggat ini menjadi kabur. “Kalau ini dibiarkan, organisasi profesi ini hanya akan jadi panggung elite yang tak menghormati konstitusi internalnya,” tegasnya.
Lebih parah, salah satu calon disebut-sebut menjual nama Wali Kota Parepare demi menggiring dukungan. Bahkan, beredar ancaman akan memblokir kontrak media yang tidak mendukungnya. “Ini praktik busuk! Demokrasi PWI sedang dilacurkan,” tegas Gazali.
Ia bahkan menyebut gaya kepemimpinan saat ini bisa lebih buruk dari masa Wali Kota Taufan Pawe yang dulu sering dituding otoriter. “Kalau benar ada tendensi kekuasaan masuk ke Konfercab PWI, ini jelas pengkhianatan terhadap kebebasan pers.”
Acha Doel dan Upaya Menyingkirkan Figur Demokratis
Gazali juga menyayangkan adanya upaya sistematis untuk menjegal Acha Doel—figur yang dikenal terbuka dan progresif dalam membangun relasi antar-wartawan dan stakeholder. “Ada konspirasi jelas. Ini bukan soal pribadi, tapi penghancuran iklim demokrasi di tubuh PWI.”
Padahal menurutnya, Acha Doel sempat berniat tidak maju lagi. Namun dukungan dari banyak pihak membuatnya kembali terpanggil untuk melanjutkan visi dan misi yang telah dirintis. “Tapi kekuatan yang takut pada perubahan ingin menyingkirkannya lewat cara-cara kotor,” kata Gazali.
Siap Gugat dan Lawan Ketidakadilan
Gazali menyatakan dirinya siap menggugat bila Konferkot PWI Parepare berlangsung di luar koridor aturan. “Saya pemegang kartu PWI Muda. Saya akan kawal ini. Bila terbukti ada intervensi kekuasaan dan manipulasi aturan, saya siap melawan,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan sekaligus peringatan: “Konferkot PWI Parepare harus bersih, adil, dan sesuai regulasi. Jangan biarkan organisasi wartawan berubah menjadi arena transaksi kekuasaan. Kalau hari ini kita diam, besok kita akan dipaksa tunduk.”(*Gtp)
