PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pelabuhan Nusantara Parepare adalah simpul penting jalur transportasi laut di kawasan Indonesia Timur. Namun, ada satu pertanyaan besar yang mengemuka di kalangan masyarakat belakangan ini: mengapa Kapal PELNI tak lagi merapat di Pelabuhan Nusantara?
Kondisi ini mengusik banyak kalangan, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang menggantungkan mobilitas antar pulau melalui jalur laut dengan tarif yang lebih terjangkau. Kapal PELNI selama ini dikenal sebagai moda transportasi rakyat, tidak hanya karena harga tiketnya yang bersahabat, namun juga karena jangkauannya yang luas ke berbagai pelosok kepulauan.
“Kami heran, semua persyaratan operasional kabarnya sudah dipenuhi oleh PELNI. Tapi kenapa kapal mereka tidak diizinkan sandar di Pelabuhan Nusantara?” ujar salah satu warga Parepare yang enggan disebutkan namanya kepada SUARA AJATAPPARENG.
Menurut informasi yang beredar di kalangan pelabuhan, terdapat oknum pengusaha perkapalan yang diduga memainkan peran di balik layar. Mereka diduga kuat menekan agar kapal milik BUMN tersebut tidak masuk dan beroperasi di Parepare, demi menjaga dominasi bisnis mereka sendiri. Jika benar demikian, ini bukan hanya praktik dagang tidak sehat, tetapi juga merugikan kepentingan publik.
Tak berfungsinya pelabuhan ini sebagai tempat bersandar kapal PELNI juga berarti hilangnya potensi perputaran ekonomi di sektor informal—mulai dari pedagang asongan, pengemudi bentor, hingga jasa pengangkutan barang. Pelabuhan yang seharusnya menjadi “jantung ekonomi rakyat” justru kini terasa mati suri.
Pemerintah pusat maupun daerah harus turun tangan. Jika ada pihak yang menghalangi masuknya PELNI atas dasar kepentingan bisnis semata, ini adalah bentuk sabotase terhadap hak rakyat atas akses transportasi murah dan adil.
Pelabuhan Nusantara bukan milik segelintir orang. Ia milik rakyat. Dan PELNI—sebagai layanan negara—seharusnya hadir di sana. Kini tinggal kita bertanya: siapa yang bermain, dan siapa yang diam?(*AD).
