PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Parepare atas solidnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, Jumat (22/8/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Parepare H. Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua Suyuti dan Muh. Yusuf Lapanna, serta dihadiri jajaran pejabat Pemkot, mulai dari Pj Sekda Amarun Agung Hamka, staf ahli, asisten, hingga para kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Tasming menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti komitmen bersama dalam menyelaraskan prioritas pembangunan demi kepentingan masyarakat Parepare.
“Kesepakatan ini menggambarkan pentingnya penyamaan persepsi mengenai prioritas pembangunan. Semoga menjadi persembahan terbaik untuk warga Parepare,” ungkapnya.
Catatan dan Rekomendasi DPRD Jadi Rujukan Pemkot
Tasming juga menegaskan bahwa seluruh catatan, rekomendasi, kritik, dan koreksi dari Badan Anggaran DPRD akan menjadi rujukan penting bagi Pemkot dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD 2025. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) pada setiap perangkat daerah.
Perubahan Struktur APBD 2025
Dalam paripurna tersebut, Wali Kota turut memaparkan beberapa perubahan pokok pada struktur APBD 2025, yakni :
- Pendapatan Daerah: direncanakan sebesar Rp960,59 miliar, turun sekitar Rp7 miliar (0,72%) dari anggaran pokok 2025.
- Belanja Daerah: menurun menjadi Rp982,79 miliar, berkurang Rp6,22 miliar (0,63%).
- Penerimaan Pembiayaan: meningkat menjadi Rp25,46 miliar, naik Rp775,27 juta (3,14%).
- Pengeluaran Pembiayaan: tetap berada di angka Rp3,26 miliar.
Tasming menekankan bahwa percepatan tindak lanjut di masing-masing OPD sangat diperlukan agar program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal.
“Kami sadar bahwa pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa dukungan semua pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPRD, serta masyarakat Parepare,” tutupnya. Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Pemkot Parepare berharap penyusunan anggaran yang lebih efektif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dapat terwujud demi kemajuan Kota Parepare.(*AD).
