PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG — Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Parepare Tahun Anggaran 2025 memasuki babak akhir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parepare bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan seluruh pembahasannya dan melaporkan hasil tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD, Selasa (23/9/2025) sore.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Parepare itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua I Suyuti dan Wakil Ketua II Muhammad Yusuf Lapanna. Agenda berlangsung dengan kehadiran 15 anggota DPRD sehingga dinyatakan kuorum, serta dihadiri jajaran TAPD mewakili Pemerintah Kota Parepare.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Kaharuddin Kadir saat membuka sidang.
Banggar Tekankan Efisiensi Sesuai Instruksi Presiden
Dalam paripurna tersebut, Wakil Ketua I DPRD Parepare, Suyuti, membacakan laporan resmi Banggar DPRD. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD Perubahan 2025 berada dalam kerangka kebijakan nasional, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja secara menyeluruh.
“Pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi besar-besaran. Banggar memastikan bahwa rasionalisasi dan realokasi anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Banggar juga menyoroti sejumlah aspek strategis, mulai dari capaian kinerja dan realisasi anggaran pokok, hingga perubahan komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Keseluruhan proses diarahkan untuk memastikan kualitas penggunaan anggaran serta peningkatan layanan publik.
Mendorong Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
APBD Perubahan 2025 diharapkan menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kota Parepare dalam mengoptimalkan program prioritas, menjaga stabilitas fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang matang agar APBD Perubahan benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Melalui pembahasan yang konstruktif antara Banggar DPRD dan TAPD, arah kebijakan fiskal 2025 di Parepare diharapkan semakin terfokus, efisien, dan berorientasi hasil.(*AD).
