BARRU, SUARA AJATAPPARENG –
Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, membuka secara resmi Rapat Kerja Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC Abpednas) Kabupaten Barru, yang digelar di Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Minggu (14/12/2025).
Rapat kerja ini diikuti 215 peserta dari total 304 pengurus dan anggota DPC Abpednas Barru, yang terdiri atas ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Barru.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa BPD merupakan pilar utama dalam menentukan kuat atau lemahnya pemerintahan desa. Karena itu, ia mengingatkan agar BPD tidak terjebak dalam konflik internal yang justru melemahkan fungsi kelembagaan.
“Abpednas harus menjadi ruang berbagi ilmu, pengalaman, dan praktik baik, sekaligus wadah menebar kebaikan di desa,” ujarnya.
Abustan menekankan bahwa peran BPD sangat strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Jika BPD lemah, maka pengawasan terhadap kebijakan desa pun akan kehilangan arah.
“Bupati dan Wakil Bupati berada di tataran kebijakan makro. Urusan mikro ada di desa, dan di situlah BPD menjadi kuncinya,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar BPD berperan aktif sebagai problem solver dan decision maker, bukan sekadar mengikuti keputusan kepala desa tanpa proses kajian, diskusi, dan pertimbangan yang matang.
Dana Desa Harus Berpihak pada Rakyat Miskin
Wakil Bupati menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Barru yang rata-rata telah melampaui Rp2 miliar per desa. Namun, ia menilai besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
“Kalau dana desa besar, tetapi orang miskin bertambah, stunting meningkat, dan anak muda menganggur, berarti ada yang keliru,” katanya.
Menurutnya, warga miskin harus menjadi bagian utama dalam perencanaan dan penganggaran desa. APBDes, kata dia, tidak hanya dinilai dari besarannya, tetapi dari sejauh mana keberpihakannya kepada masyarakat miskin.
“Kalau orang miskin tidak masuk dalam APBDes, maka kita semua ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Dorong Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Desa
Dalam arahannya, Abustan mendorong desa agar lebih serius mengelola dana ketahanan pangan dengan membuka lahan-lahan produktif. Ia menargetkan setiap desa mampu membuka minimal dua hingga sepuluh hektare lahan produktif setiap tahun.
“Jangan biarkan lahan tidur. Tanami durian, kopi, alpukat, nangka, atau komoditas bernilai ekonomi. Desa punya uang, desa punya lahan, tinggal kemauan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal beras, tetapi juga hortikultura dan perkebunan yang dapat memberikan penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain sektor pertanian, Wakil Bupati juga memaparkan konsep penguatan ekonomi rumah tangga melalui bantuan ternak produktif seperti itik petelur dan ayam kampung, lengkap dengan sarana pendukung awal.
“Dalam dua bulan sudah bisa menghasilkan. Tapi siklus berikutnya harus mandiri, tidak boleh terus dimanjakan,” katanya.
Ia menekankan bahwa setiap bantuan pemerintah harus mendorong kemandirian masyarakat, bukan melahirkan ketergantungan terhadap bantuan sosial.
BPD Garda Terdepan Lawan Kemiskinan dan Stunting
Menurut Abustan, tantangan pembangunan saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan kemiskinan, stunting, dan kebodohan.
“Dana desa adalah senjatanya, dan BPD adalah pengawalnya,” tegasnya.
Ia juga mengajak BPD untuk ikut membina generasi muda desa agar tidak hanya bercita-cita menjadi pegawai negeri, tetapi berani menjadi petani dan pelaku usaha.
“Petani tidak mengenal pensiun. Pegawai ada batas usia, tapi petani bisa bekerja sepanjang hayat,” ungkapnya.
Selain itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya membuka ruang investasi di daerah, termasuk di sektor kesehatan dan usaha produktif lainnya yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Doa untuk Korban Bencana dan Barru yang Sejahtera
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta rapat untuk mendoakan saudara-saudara di Sumatera yang terdampak bencana alam, sekaligus memanjatkan doa bagi Kabupaten Barru.
“Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang wafat akibat bencana. Dan kita doakan Barru tercinta agar dijauhkan dari bencana, perpecahan, serta niat-niat yang tidak baik,” ucapnya.
Ia juga memohon doa agar seluruh unsur pemerintahan, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, perangkat daerah, kepala desa, hingga BPD, senantiasa diberi kekuatan, kejujuran, dan keikhlasan dalam mengemban amanah.
“Kami boleh bekerja cepat dan berpikir keras. Tapi tanpa doa masyarakat, semua itu tidak akan sempurna,” tutupnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Kepala DPMDPPKBPPPA Barru Herman Jaya, Ketua dan Pengurus DPC Abpednas Barru, serta sejumlah undangan lainnya.(*Syah).
