PAREPARE, SUARAJATAPPARENG.COM —Kamaluddin Kadir Ketua Komisi II DPRD Parepare berharap peluang formasi guru P3K ini dapat diikuti semua guru honorer. Dengan catatan, harus mengacu pada syarat yang ditentukan.
“Apalagi ini guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas. Ini perlu dipertimbangkan. Kami dari DPRD mendukung,” kata dia.
Honorer non K2 dapat mengikuti tes seleksi PPPK tahun ini. Sebagaimana pembahasan nasib guru honorer non kategori (K2), pada Komisi II DPRD Parepare. Selasa (5/1/2021).
Kamaluddin mengatakan Komisi II DPRD sudah melangkah lebih cepat. Buktinya, informasi kebijakan P3K itu sudah dijemput saat berkunjung di Kemenpan RB dan Kemendikbud beberapa waktu lalu.
“Kita sudah konsultasikan di kementerian. Total kuota P3K itu satu juta. Adapun untuk Parepare, kita mengacu pada jumlah kebutuhan guru,” ujarnya.
Kamaluddin, meminta agar Pemkot Parepare mengikuti perkembangan informasi terkait P3K. Sehingga guru honorer di Parepare dapat terakomodir dengan baik, pinta Legislator Gerindra ini.
Ketua GTKHNK Parepare. “Kami memohon agar Presiden bisa mengabulkan tuntutan ini lewat anggota DPRD Parepare. Kami juga menuntut agar guru dibawah umur 35 tahun dibayar UMK dari APBN perbulannya,” ucap Eva Mustika.
Sekadar diketahui, seleksi P3K dilakukan melalui dua tahap. Adapun syaratnya, yakni berusia 20 sampai 59 tahun. Minimal S1. Calon P3K harus terdaftar di dapodik. Memiliki NUPTK dan berprofesi sebagai guru. Setelah syarat terpenuhi, calon P3K akan mengikuti tes bidang studi.
Adapun jumlah guru honorer yang terdaftar di Dapodik sebanyak 520 orang. Sementara, kebutuhan guru P3K diperkirakan sebanyak 121 guru sesuai dengan bidang studi.
Dorongan Komisi II DPRD itu menyusul adanya aspirasi dari Guru Honorer Non K2 Plus 35 tahun. Mereka menuntut agar diangkat menjadi PNS lewat Keputusan Presiden.(*/AR).
