PAREPARE, SUARAJATAPPARENG.COM – Walikota Parepare, HM Taufan Pawe menanggapi pertanyaan Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir, S.Sos, M.M. sekaitan data-data Kemisikinan dan data perusahaan yang memiliki izin usaha di Kota Parepare.
Taufan Pawe mengatakan, pendataan angka kemiskinan ada dua versi, dari Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Senin, 3 Mei 2021.
Menurut Walikota data kemiskinan dilihat dari beberapa faktor diantaranya, inflasi, rasio, PDRB, IPM dan partisipasi angka kerja.
Dengan info dari DPRD ini, Walikota Parepare segera meminta tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait potret riil angka kemiskinan di Parepare. Dan juga akan mempertanyakan alasan Anggaran Pendataan yang dialihkan ke belanja komputer.
“Nanti saya panggil Kepala Disnaker, mempertanyakan alasan kenapa tidak turun melakukan pendataan,” kata Taufan Pawe.
“Mari kita tekan angka kemiskinan dengan menekan angka pengangguran, yang tentunya harus didukung dengan data yang riil” tandasnya. (*Frd/SPS)
