Dollah Mando Kepala Daerah ‘Termiskin’ di Sulsel

PAREPARE, SUARAJATAPPARENG – Bupati Sidrap Ir H Dollah Mando tercatat sebagai kepala daerah dengan harta kekayaan terendah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Orang nomor satu di kota penghasil beras itu tercatat hanya memiliki harta kekayaan senilai Rp1,6 miliar. Angka itu jadi angka terendah dibanding harta kekyaan 23 kepala daerah lainnya di Sulsel. Data tersebut berdasarkan data yang diakses SUARAJATAPPARENGNEWS dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di laman https://elhkpn.kpk.go.id/
Dollah Mando kepala daerah berlatar belakang birokrat. Sebelum bupati, Dollah Mando memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan putra kelahiran Lawawoi itu sempat beberapa kali dipercaya menjabat kepala dinas. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidrap 2008 lalu, Dollah Mando terpilih menjadi wakil bupati (wabup). Kala itu, Dollah Mando maju bertarung mendampingi H Rusdi Masse Mappasessu, yang kini Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Sulsel.

Setelah 10 tahun mendampingi Rusdi Masse. Dollah Mando akhirnya naik kelas menjadi Bupati Sidrap setelah memenangi Pilkada Sidrap 2018 lalu. Selama 10 tahun jadi wakil bupati, ditambah 4 tahun jadi bupati, Dollah Mando tercatat hanya memiliki harta kekayaan senilai Rp1,6 miliar. Hal itu tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dollah Mando per tahun 2021 lalu. KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, LHKPN Tahun 2022 harus disetorkan sebelum batas waktu 31 Maret 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi. “LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta dimilikinya yang notabene bersumber dari anggaran negara,” kata Firli dikutip SUARAJATAPPARENGNEWS Kamis 2 Maret 2023.

Firli menambahkan, transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan LHKPN. “Transparansi ini agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai profil kepemilikan hartanya, tentu masyarakat dapat melaporkannya ke KPK,” tegas Firli.

Sejauh ini, baru dua kepala daerah yang melaporkan jumlah kekayaannya melalui LHKPN yakni Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau dan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan 22 bupati dan walikota sampai saat ini belum juga melaporkan kekayaannya.(**)

Daftar kekayaan kepala daerah di Sulsel berdasarkan LHKPN KPK Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan laman resmi KPK Kamis 2 Maret 2023:

1. Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf kekayaan Rp305.798.515.793 (2021)
2. Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto Rp204.578.714.749 (2021)
3. Walikota Parepare Taufan Pawe Rp35.990.946.413 (2021)
4. Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa Rp35.408.500.000 (2021)
5. Bupati Enrekang Muslimin Bando Rp34.856.150.000 (2021)
6. Mantan Bupati Takalar Syamsari Kitta Rp17.793.055.348 (2021)
7. Bupati Soppeng Kaswadi Razak Rp12.403.123.669 (2021)
8. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar Rp10.929.901.926 (2022)
9. Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Rp10.802.371.781 (2021)
10. Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi Rp10.687.245.734 (2021)
11. Walikota Palopo JUDAS AMIR Rp10.340.304.602 (2021)
12. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani RP 10.304.544.598 (2021)
13. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau Rp 10.115.498.558 (2022)
14. Bupati Selayar Muh Basli Ali Rp9.781.217.279 (2021)
15. Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin Rp7.898.251.746 (2021)
16. Bupati Maros Chaidir Syam Rp7.042.921.24 (2021)
17. Bupati Barru Suardi Saleh Rp6.602.765.704 (2021)
18. Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang Rp5.908.000.000 (2021)
19. Bupati Pinrang Irwan Hamid Rp5.154.153.902 (2021)
20. Bupati Luwu Basmin Mattayang Rp 4.606.942.460 (2021)
21. Bupati Wajo Amran Mahmud Rp3.325.822.720 (2021)
22. Kabupaten Tana Toraja Theofilus Allorerung Rp3.161.188.642 (2021)
23. Bupati Luwu Timur Budiman Rp2.536.941.859 (2021)
24. Bupati Sidrap Dollah Mando Rp1.657.147.757 (2021)
    (sumber lama KPK).(**)