Beranda ADVERTORIAL Jelang Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya, BAPPEDA Parepare Gelar Rapat Kolaborasi Bersama Seluruh...

Jelang Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya, BAPPEDA Parepare Gelar Rapat Kolaborasi Bersama Seluruh SKPD Terkait

BAPPEDA Kota Parepare melakukan persiapan serius menghadapi penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023.

PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Pemerintah Kota Parepare melalui BAPPEDA Kota Parepare melakukan persiapan serius menghadapi penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023.

Anugerah Parahita Ekapraya atau APE adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Parepare sudah mendapatkan penghargaan APE Kategori Utama, atau selangkah lagi mendapatkan kategori tertinggi yakni Mentor.

Menghadapi penilaian APE ini, Pemerintah Kota Parepare menggelar rapat persiapan Pokja PUG dalam rangka evaluasi PUG 2023 di Ruang Rapat Bappeda Parepare, Senin 25 September 2023.

Rapat dipimpin Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun didampingi Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Dede Alamsyah Wakkang, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare Sriyanti Ambar, serta dihadiri setiap SKPD teknis dan stakeholder terkait, termasuk Gender Champion.

Dalam rapat, Zulkarnaen mengingatkan agar setiap SKPD mempersiapkan diri dengan baik khususnya dalam hal dokumentasi, inovasi hingga kelembagaan. “Dokumentasi dan kelembagaan ini penting untuk mendukung peningkatan kategori penghargaan kita. Kita berharap bisa mendapatkan penghargaan kategori tertinggi,” harap Zulkarnaen.

Kabid Kesetaraan Gender Sriyanti Ambar memaparkan beberapa hal teknis. Di antaranya pentingnya SK focal point 2021 dan 2022 ditandatangani Kepala SKPD.

“GAB/GBS masing-masing dua untuk tiap bidang dan SKPD. Kemudian Renja dan Renstra yang responsif gender. Dan inovasi SKPD yang responsif gender,” ujar Sriyanti.

Sriyanti juga menekankan terkait mapping anggaran responsif gender setiap SKPD. Kemudian profil gender SKPD, Kecamatan dan Kelurahan. Penting juga mapping SDM terlatih PUG baik yang bersertifikat dan tidak bersertifikat.

“Dan data SKPD harus dipastikan telah terinput dalam sistem informasi gender dan anak (SIGA),” tandas Sriyanti.(***)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini