PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG — Ketua DPRD Kota Parepare menaruh perhatian serius terhadap keberadaan Taman Aisa yang dibangun oleh Satpol PP Parepare di area Taman Mattirotasi, yang selama ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau (RTH) utama di kota tersebut.
Sejumlah bangunan semi permanen yang muncul di lokasi itu disebut tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan, sehingga dinilai berpotensi bertentangan dengan regulasi daerah terkait pemanfaatan ruang publik.
Ketua DPRD menegaskan pentingnya keteladanan pemerintah dalam penataan kota, agar setiap pembangunan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
“Ini bisa menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat. Kami berharap pemerintah menindaklanjuti persoalan ini dengan bijak,” ujarnya, Kamis 10 April 2025.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Taman Aisa sebaiknya tidak dibiarkan tanpa evaluasi, mengingat penempatan fasilitas baru di atas taman yang sudah ada dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi ruang terbuka.
“Saya sarankan agar ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dibongkar demi penertiban. Bukan untuk mematikan UMKM, tetapi memastikan tata ruang berjalan sesuai aturan,” lanjutnya.
Pandangan serupa disampaikan anggota DPRD lainnya, S. Parman Agus Mante. Ia menilai Satpol PP kurang tepat dalam membangun fasilitas baru di area yang sudah memiliki grand desain tersendiri.
“Saya rasa Satpol PP keliru. Dalam grand desain, area itu rencananya akan dibangun waterboom, kalau tidak salah. Namun yang muncul justru taman di atas taman dengan beberapa bangunan semi permanen. Ini bisa menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat,” tegasnya. DPRD Parepare berharap pemerintah kota dapat segera melakukan klarifikasi, evaluasi, dan langkah penertiban bila diperlukan. Penataan ruang publik yang baik dinilai penting untuk menjaga keindahan kota, fungsi RTH, serta memberikan kenyamanan bagi warga dan pengunjung, terlebih di momen libur Lebaran ketika destinasi wisata di Parepare ramai dikunjungi.(*AD).
