PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG — Aksi demonstrasi ratusan warga Parepare yang memadati Gedung DPRD Kota Parepare, Rabu (2/7/2025), berujung kekecewaan. Harapan masyarakat untuk mendapat penjelasan langsung dari Pemerintah Kota Parepare soal penertiban aset justru kandas, karena pejabat yang diundang tak satu pun hadir memberi klarifikasi.
Massa yang sejak pagi memenuhi pelataran hingga ruang paripurna DPRD menunggu kehadiran Penjabat Sekda Parepare Amarun Agung Hamka. Wakil Ketua DPRD Parepare Yusuf Lapanna bahkan sempat menghubungi langsung Amarun, meminta ia hadir. Namun hingga waktu yang dijanjikan, pejabat yang baru saja dilantik sebagai Plt. Sekda itu tak kunjung datang dengan alasan harus mendampingi Walikota.
Ketiadaan penjelasan resmi ini memicu kecurigaan publik akan lemahnya komitmen pemerintah dalam menata aset daerah secara adil dan transparan. Orator aksi, Andi Asrida, secara lantang mempertanyakan keberanian Walikota untuk benar-benar mengambil alih aset milik pemerintah yang saat ini dikuasai pihak tertentu.
“Kami hormat langkah Pemkot yang telah membekukan sertifikat masyarakat di Cempae. Tapi, berani tidak Walikota mengambil alih aset itu secara tuntas? Jangan hanya tebang pilih,” sindirnya.
Andi juga menyinggung adanya surat Pemkot Parepare yang ditujukan kepada seorang warga bernama Sappe terkait lahan di Tonrangen. Surat itu dinilai sarat kepentingan politik, mengingat masih banyak aset Pemkot lain yang justru dibiarkan tak tertib.
“Lihat Gedung Veteran dan Sekretariat Bela Negara, kenapa tidak disentuh?” tegasnya.
Ironisnya, Wakil Ketua DPRD Parepare sendiri, Yusuf Lapanna, yang menerima aspirasi warga, justru mengungkapkan kekecewaan pribadi atas kebijakan pemerintah yang membongkar rumah makan Patato — salah satu rumah makan favoritnya.
“Kami juga merasa berkecil hati, karena Patato itu tempat makan kami juga. Jadi memang perlu kita mendengar penjelasan resmi dari pemerintah soal penertiban aset ini,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Parepare belum memberi pernyataan apapun. Sikap Walikota yang memilih menghindar dan Sekda yang tiba-tiba ‘menghilang’ di saat publik menuntut jawaban, memunculkan kesan adanya upaya lari dari tanggung jawab.
Publik kini menanti, apakah Pemerintah Kota Parepare akan konsisten menertibkan semua aset daerah tanpa pandang bulu, atau hanya tegas pada kasus tertentu yang menguntungkan agenda politik tertentu?
SUARA AJATAPPARENG akan terus mengawal persoalan ini. (*AD)
