PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG —
Kritik tajam datang dari Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Parepare-Barru periode 2022-2025, yang mengapresiasi langkah Komisi I DPR RI dalam memperjuangkan nasib wartawan. Namun, ia menegaskan, apresiasi ini sekaligus menjadi cermin betapa getirnya realitas kehidupan insan pers di lapangan.
“Sebagai wartawan, saya betul-betul merasakan bagaimana hidup seorang kuli tinta yang berjuang menafkahi keluarga hanya lewat karya jurnalistik. Sementara negara ini seolah lupa bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi,” ujarnya dengan nada getir.
Ia menuding, banyak pejabat yang hanya piawai merangkai retorika, tapi abai terhadap kesejahteraan dan kebebasan pers. Kondisi itu, lanjutnya, sangat terlihat di Kota Parepare.
“Di Parepare, hak-hak wartawan dikerdilkan. Dengan alasan efisiensi anggaran, sejumlah media malah dipangkas dan diganti dengan media yang notabene dekat dengan kekuasaan, bahkan diduga tim sukses pada masa pilkada lalu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menilai, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi. Kebebasan pers seolah disumbat, agar hanya suara manis yang terdengar.
“Kalau dilihat, wajah pemerintah saat ini lebih banyak dihiasi berita pujian dan sanjungan. Kritik konstruktif nyaris tak punya ruang, apalagi jika berasal dari media yang dianggap ‘bukan teman koalisi’,” sindirnya.
Ia berharap Komisi I DPR RI benar-benar serius merevisi regulasi yang dapat melindungi martabat dan kesejahteraan wartawan. “Karena pers adalah benteng terakhir demokrasi. Jika pers dikebiri, lalu siapa lagi yang akan menyuarakan kepentingan rakyat?” pungkasnya.(*AD).
