PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Warga Parepare layak bertanya-tanya. Dari lima paket proyek preservasi jalan multiyears senilai Rp2,3 triliun yang digagas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, tak satu pun ruas jalan di Kota Parepare yang masuk daftar prioritas.
Kejanggalan ini juga diakui Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid. Ia mengaku terkejut, sebab paket miliaran rupiah itu muncul secara tiba-tiba tanpa pembahasan bersama legislatif. “Jadi bukan tidak dilibatkan, tapi memang kita tidak tahu kalau ada MoU pimpinan dengan Gubernur. Baru kami tahu setelah ada rapat dengan Perkindo,” ungkap Kadir, Rabu (13/8/2025).
Padahal, rincian paket tersebut mengalir deras ke kabupaten-kabupaten lain:
- Paket 1: Makassar, Gowa, Sinjai, Bulukumba – Rp539,2 miliar.
- Paket 2: Gowa, Makassar, Takalar, Jeneponto – Rp292,4 miliar.
- Paket 3: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, Tana Toraja – Rp528,9 miliar.
- Paket 4: Barru, Soppeng, Wajo, Bone – Rp681,7 miliar.
- Paket 5: Bone, Soppeng, Pangkep, Barru – Rp417,7 miliar
Jika dihitung, daerah sekitar Parepare seperti Barru dan Pinrang justru berkali-kali masuk daftar penerima manfaat. Ironisnya, Parepare yang menjadi kota transit strategis jalur utara–selatan Sulawesi, malah tak kebagian sepeser pun.
Lebih mengherankan lagi, proyek sebesar itu ternyata berjalan di luar radar DPRD Sulsel. Kadir menilai pola seperti ini bisa mencederai asas transparansi anggaran dan mengurangi fungsi pengawasan legislatif. “Anggaran sebesar ini seharusnya dibahas terbuka. Bukan muncul tiba-tiba,” kritiknya.
Absennya Parepare dalam daftar proyek mengundang tanda tanya besar. Apakah kota pelabuhan ini memang dianggap tidak penting dalam jaringan jalan Sulsel, atau ada faktor lain yang membuatnya terpinggirkan?
SUARA AJATAPPARENG mencatat, kondisi beberapa ruas jalan di Parepare saat ini justru mengalami kerusakan cukup serius, terutama yang menghubungkan kawasan pelabuhan dan jalur logistik. Jika dibiarkan, Parepare akan menanggung beban ganda: menjadi kota transit tanpa dukungan infrastruktur yang layak.(*AD).
