PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Dugaan praktik fee dalam pengadaan proyek di Kota Parepare kembali mencuat. Isu ini muncul setelah sebuah akun Facebook menyinggung adanya fee proyek yang diduga mencapai 17–20 persen.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Parepare, Sappe, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri kebenaran kabar ini secara serius, Selasa (28/10/2025). Sappe, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Parepare, menekankan bahwa praktik fee proyek merupakan pelanggaran hukum dan termasuk bentuk penyuapan. Ia menyoroti dampak langsung dari praktik tersebut terhadap kualitas pekerjaan proyek.
“Fee jual beli proyek jelas melanggar aturan. Kami mendorong APH untuk segera menelusuri isu ini. Jika ada indikasi awal, hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melakukan penyelidikan. Jangan sampai persoalan ini merusak tata kelola pemerintahan dan mempengaruhi pembangunan di Kota Parepare,” tegas Sappe.
Menyinggung unggahan media sosial yang menyinggung nama tertentu terkait dugaan fee proyek, Sappe menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui peran maupun kewenangan pihak yang disebut dalam postingan tersebut.
Lebih lanjut, Sappe menegaskan bahwa setiap rapat paripurna yang dihadiri pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum selalu menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya mengusut kabar adanya fee proyek. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan sepenuhnya untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Isu fee proyek ini mendapat perhatian publik setelah postingan di media sosial memicu diskusi luas di masyarakat. Hingga kini, publik menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan tersebut.(*AD).
