PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG — Persoalan pemadaman listrik bergilir yang masih dirasakan masyarakat mendapat perhatian serius dari sejumlah penggiat Warkop Peduli Masyarakat di Kota Parepare.
Sebanyak sembilan orang yang terdiri atas unsur tokoh masyarakat, pendidikan, pemuda, media dan penggiat warung kopi diterima Manajer PLN UP3 Parepare, Muh. Akbar, dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (10/9/2026). Dalam pertemuan tersebut turut hadir Hadriyani, GM PLN Parepare, serta Assistant Manager Jaringan dan Konstruksi, Andi Selle, dan Assistant Manager Transaksi Energi Listrik, Achmad Yusuf Hadiputra.
Rombongan tersebut terdiri atas Fandi Bilal (Jenderal Lapangan), Mulyadi (Koordinator), Abbas (Tokoh Masyarakat), Sahran (Tokoh Pendidikan), Mukhsin (Tokoh Pemuda), La Polus (Penggiat Warkop 588), Acha Doel (Tokoh Media), Maman (Media), dan Hendro (Wartawan).
Pertemuan berlangsung terbuka dengan membahas kondisi kelistrikan Sulawesi Selatan dan sekitarnya, termasuk penyebab pemadaman bergilir, kondisi sistem interkoneksi, hingga langkah PLN menjaga agar gangguan tidak berkembang menjadi pemadaman total atau blackout.
PLN Jelaskan Gangguan Sistem Kelistrikan
Muh. Akbar menjelaskan, pemadaman bergilir yang terjadi sebelumnya berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan gangguan teknis pada unit boiler PLTU Punagaya, Jeneponto.
Pembangkit tersebut merupakan salah satu penopang penting sistem kelistrikan Sulawesi, bersama sejumlah pembangkit besar lainnya, termasuk PLTA Poso dan PLTA Bakaru.
Menurutnya, estimasi awal perbaikan ditargetkan sekitar lima hari. Namun, proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang karena ketika dilakukan test running, unit pembangkit masih mengalami gangguan teknis sehingga belum dapat kembali disinkronisasikan secara normal dengan sistem pembangkit lainnya.
Penjelasan tersebut kemudian mendapat tanggapan kritis dari para penggiat Warkop Peduli Masyarakat.
Mereka meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat, terutama mengenai kondisi aktual yang menjadi penyebab pemadaman.
Penggiat Warkop: Jangan Hanya Bicara Teknis
Abbas, Mukhsin dan Sahran secara bergantian meminta PLN tidak sekadar menyampaikan alasan teknis, tetapi juga memberikan gambaran yang konkret mengenai kondisi kelistrikan yang sebenarnya.
Mereka mempertanyakan mengapa pemadaman masih terjadi setelah sebelumnya masyarakat memperoleh informasi bahwa gangguan dan pemadaman ditargetkan dapat dikendalikan hingga sekitar 5–6 September 2026.
“Jangan menutupi kekurangan yang terjadi saat ini. Masyarakat membutuhkan informasi yang jujur dan mudah dipahami. Kalau memang ada kendala lain, sampaikan apa adanya sehingga masyarakat bisa memahami situasinya,” demikian substansi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Acha Doel meminta PLN mempertimbangkan dampak pemadaman terhadap aktivitas masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, masyarakat dapat memahami apabila memang terjadi gangguan sistem yang berada di luar kendali PLN. Namun, pola pemadaman tetap perlu dikelola dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya meminta PLN lebih manusiawi dalam melakukan pemadaman. Kalau memang kondisi sistem mengharuskan adanya pemadaman, sedapat mungkin dilakukan pada siang hari dan durasinya jangan melewati dua jam,” ujar Acha Doel.
Ketua SMSI Kota Parepare tersebut menilai durasi pemadaman yang terlalu panjang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kalau pemadaman sampai tiga jam atau lebih, banyak emak-emak yang bisa mengalami kerugian karena bahan makanan di lemari pendingin berpotensi rusak atau membusuk,” katanya.
Kehilangan 200 MW, PLN Lakukan Pelepasan Beban
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Muh. Akbar menjelaskan bahwa gangguan pada PLTU Jeneponto berdampak pada hilangnya pasokan daya sekitar 200 Megawatt (MW).
Dalam kondisi tersebut, PLN harus melakukan pelepasan beban secara bertahap di sisi pelanggan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan kestabilan frekuensi sistem sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas.
Dengan kata lain, pemadaman bergilir merupakan bagian dari upaya menjaga sistem kelistrikan tetap stabil ketika terjadi kekurangan pasokan daya.
Muh. Akbar juga menyampaikan perkembangan positif. Setelah dilakukan perbaikan tahap awal hingga 5 September, durasi pemadaman di wilayah kerja PLN UP3 Parepare disebut telah mengalami penurunan.
Jika sebelumnya pemadaman dapat berlangsung sekitar empat jam, kini durasinya berada pada kisaran dua hingga tiga jam, meskipun kondisi di lapangan masih dapat berubah mengikuti keadaan sistem.
Sistem Sulawesi Disebut Masih Memiliki Surplus dalam Kondisi Normal
Mengenai neraca daya, Muh. Akbar menjelaskan bahwa sistem kelistrikan yang terhubung melalui jaringan interkoneksi Sulawesi, termasuk hingga wilayah Kendari, memiliki kondisi yang berbeda antara keadaan normal dan ketika terjadi gangguan pada pembangkit besar.
Dalam kondisi normal, ketika sejumlah pembangkit utama seperti PLTA Poso, PLTA Bakaru dan PLTU beroperasi optimal, sistem disebut dapat mengalami surplus daya hingga sekitar 536 MW yang kemudian disalurkan ke berbagai wilayah melalui sistem interkoneksi.
Namun, ketika salah satu pembangkit besar kehilangan kemampuan memasok sekitar 200 MW, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik harus segera disesuaikan.
Menurut PLN, pelepasan beban menjadi salah satu langkah untuk menjaga kestabilan sistem agar gangguan tidak berkembang menjadi blackout yang berdampak jauh lebih luas.
230 Personel Bekerja 24 Jam
Muh. Akbar mengatakan, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem.
Sebanyak 230 personel teknis disebut telah dikerahkan untuk menangani gangguan pada PLTU Jeneponto. Mereka bekerja secara bergiliran selama 24 jam untuk memastikan proses perbaikan dan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Tim di lapangan terus berupaya maksimal agar perbaikan dapat selesai secepatnya. Kami juga berusaha agar pemadaman cukup dua jam saja,” ujar Muh. Akbar di hadapan para penggiat Warkop Peduli Masyarakat.
Rencana Aksi Demo Dikaji Kembali
Setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak PLN UP3 Parepare, penggiat Warkop Peduli Masyarakat menyatakan akan mempertimbangkan kembali rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya diagendakan pada Jumat (11/9/2026).
Jenderal Lapangan Fandi Bilal (FB) menyatakan pihaknya siap membatalkan rencana aksi tersebut setelah memperoleh penjelasan langsung dari manajemen PLN.
Namun, pertemuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa komunikasi publik harus terus diperkuat.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang menyala, tetapi juga informasi yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi gangguan.
Bagi masyarakat, persoalan listrik bukan semata persoalan teknis pembangkitan dan jaringan. Di balik setiap pemadaman terdapat aktivitas rumah tangga, usaha kecil, pendidikan, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan ekonomi yang ikut terdampak.
Karena itu, keterbukaan informasi antara PLN dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
SUARA AJATAPPARENG memandang dialog terbuka seperti ini perlu terus dikedepankan. Kritik masyarakat tetap penting, sementara penjelasan teknis dari PLN juga harus disampaikan secara sederhana, transparan dan disertai perkembangan yang terukur.
Dengan komunikasi yang baik, persoalan kelistrikan tidak berhenti pada siapa yang disalahkan, tetapi diarahkan pada satu tujuan bersama: pelayanan listrik yang semakin andal dan masyarakat yang mendapatkan kepastian informasi.
