Oleh : Abdul Razak Arsyad, S.H.,M.H.
PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG — Kisruh antara Pemerintah Kota Parepare dan DPRD dalam proses pembahasan hingga penetapan APBD 2026 kembali menuai sorotan publik. Tokoh pemuda Parepare, Abdul Razak Arsyad, S.H., M.H., yang akrab disapa Acha Doel, turut angkat bicara dan menyayangkan keras sikap elitis kedua lembaga.
Sebagai pemerhati bangsa, mantan Ketua PWI Parepare–Barru, dan pemegang mandat Plt. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Parepare, Acha Doel menilai bahwa yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk kegagalan komunikasi politik yang seharusnya tidak boleh terjadi.
“Pertikaian Ini Tidak Perlu, Rakyat Jangan Jadi Korban Ego”
Acha Doel menegaskan bahwa APBD adalah instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan setahun ke depan. Karena itu, tindakan walk out Sekda, absen total pihak eksekutif pada paripurna penetapan APBD, serta dinamika panas di ruang sidang DPRD, dinilainya sangat merugikan citra pemerintahan.
“Rakyat Parepare tidak boleh jadi korban ego elit politik. Pemerintahan ini harus berjalan, bukan dipertontonkan seperti arena konflik. Eksekutif dan legislatif harusnya matang dan menahan diri demi kepentingan orang banyak.” — Acha Doel
Menurutnya, ketegangan institusional seperti ini hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengancam kelancaran berbagai program layanan.
Kritik untuk Wali Kota: Mantan Legislator 10 Tahun, Masak Tidak Mampu Bangun Komunikasi?
Acha Doel juga menyoroti posisi Wali Kota Parepare Tasming Hamid, yang sebelumnya pernah menghabiskan satu dekade di DPRD Parepare.
“Wali Kota adalah nahkoda kota. Beliau 10 tahun ada di parlemen, tentu paham cara membangun komunikasi politik yang sehat. Maka ketika eksekutif justru absen di paripurna sepenting ini, publik wajar bertanya: apa sebenarnya yang terjadi?”
Menurut Acha Doel, seorang kepala daerah seharusnya menjadi jembatan, bukan dinding pemisah. Ketidakhadiran eksekutif dalam momen strategis seperti penetapan APBD disebutnya sebagai sinyal kurang baik dalam kepemimpinan.
DPRD Juga Disorot: Jangan Arogan dan Anti-Dialog
Tak hanya eksekutif, pihak legislatif pun disorot oleh Acha Doel. Menurutnya, DPRD tidak boleh menggunakan kuasa politik sebagai alat penekan tanpa membuka ruang dialog yang matang.
“DPRD adalah representasi rakyat, bukan arena membuktikan siapa yang paling dominan. Jangan sampai ketidaksepahaman soal satu program — seperti bantuan seragam SMA — membuat hubungan pemerintah jadi penuh tegang.”
Ia menilai penolakan DPRD terhadap usulan tersebut seharusnya dikomunikasikan secara lebih efektif, bukan lewat suasana rapat yang memanas hingga memicu aksi walk out.
Ajak Kedua Pihak Kembali ke Meja Dialog
Sebagai tokoh muda yang dekat dengan dunia pers dan pemerhati tata kelola pemerintahan, Acha Doel menekankan pentingnya komunikasi konstruktif antara kedua lembaga.
“Parepare butuh stabilitas. Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama, membuka hati, membuka pikiran, dan kembali pada tujuan utama: kesejahteraan rakyat.”
Ia menambahkan bahwa drama politik ini tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan, pelayanan publik, maupun program prioritas yang menyentuh masyarakat.
Harapan untuk Parepare
Acha Doel menutup pernyataannya dengan menyerukan bahwa Parepare harus dipimpin oleh orang-orang besar — bukan oleh ego besar.
“Parepare ini rumah kita bersama. Jangan jadikan kota ini panggung perebutan ego. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang dewasa, berjiwa besar, dan meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya.”
Menurutnya, masyarakat sudah jenuh dengan konflik yang tidak produktif dan berharap ada perbaikan segera dalam hubungan eksekutif dan legislatif.(*AD).
