MAKASSAR, SUARA AJATAPPARENG – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, memaparkan strategi digitalisasi yang dijalankan pemerintah daerahnya dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (28/5/2025).
Dalam forum yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, Bupati Syaharuddin menegaskan komitmen Pemkab Sidrap dalam mendorong transformasi digital, terutama di sektor layanan publik dan sistem pembayaran pajak serta retribusi daerah.
“Prinsip utama digitalisasi adalah memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Pembayaran pajak dan retribusi kini bisa dilakukan secara aman, mudah, dan transparan,” ujar Syaharuddin di hadapan peserta HLM.
Ia menyebutkan, keberhasilan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ditentukan oleh tiga hal utama: komitmen pimpinan daerah yang diperkuat melalui regulasi, sinergi antar pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia dan Bank Sulselbar, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah.
Menurut Syaharuddin, Pemkab Sidrap telah berkolaborasi aktif dengan Bank Sulselbar dalam mengembangkan sistem pembayaran digital melalui QRIS, virtual account, mobile banking, dan dompet digital. Seluruh transaksi belanja daerah yang bersumber dari APBD juga telah dilakukan secara elektronik dan langsung ke rekening penerima.
Pemkab Sidrap juga telah meluncurkan berbagai inovasi untuk mendukung digitalisasi, seperti aplikasi Pos PBB, e-BPHTB, SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah), serta penggunaan QRIS untuk semua jenis pajak dan retribusi.
“Digitalisasi sudah menjangkau sektor persampahan, pasar, layanan rumah sakit dan puskesmas, hingga parkir. Kami juga rutin menggelar rapat koordinasi TP2DD, memperkuat kerja sama optimalisasi pajak, serta terus mengedukasi masyarakat,” jelas Syaharuddin.
Ia menambahkan, keseriusan Pemkab Sidrap dalam transformasi digital membuahkan hasil. Kabupaten Sidrap berhasil meraih predikat Championship P2DD, serta mencatat penerimaan pajak tertinggi di Sulsel untuk periode Januari hingga April 2025.
Terkait pengendalian inflasi, Syaharuddin menyampaikan bahwa Sidrap terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia berharap adanya dukungan dari Pemprov Sulsel dan kolaborasi lintas daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis.
Forum TPID-TP2DD yang diinisiasi Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemprov Sulsel ini mengangkat tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan PAD melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Sulawesi Selatan.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Sulsel, pejabat Bank Indonesia, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta Kepala BKAD Sidrap Sahabuddin, Plt. Kepala Bapenda Sidrap Rohady Ramadhan, Kabag Perekonomian Rimba Najamuddin, dan jajaran TPID Sidrap.
Sementara itu, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam sambutannya mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak lengah dengan tren inflasi yang tampak menurun.
“Kita harus lebih waspada terhadap indikator mendalam. Jangan sampai terlena oleh angka yang terlihat stabil,” ucap Fatmawati.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi. ASN, menurutnya, harus menjadi agen perubahan dalam mendukung transformasi digital di setiap lini pelayanan publik.
“Gunakan berbagai model digitalisasi pembayaran dan pilih sistem informasi yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” tandasnya. (*AD)
