Legislator PKB Deng Ical: “Saya Sedih, Banyak Wartawan Dirumahkan”
JAKARTA, SUARA AJATAPPARENG – Komisi I DPR RI menyoroti nasib pekerja media yang kini semakin memprihatinkan. Banyak wartawan terpaksa dirumahkan atau bahkan kehilangan pekerjaan akibat tekanan industri yang semakin berat, diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran serta maraknya platform digital tanpa regulasi memadai.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Dewan Pers, KPI, serta KIP di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/7/2025), Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, mengaku prihatin dengan fenomena ini.
“Saya merasa sedih, banyak sekali sekarang wartawan yang dirumahkan, banyak yang dipulangkan ke rumahnya, banyak yang dipecat,” ujar Deng Ical yang juga mantan Wakil Wali Kota Makassar.
Deng Ical menuturkan, dalam beberapa bulan terakhir dirinya aktif menyerap aspirasi dari organisasi perusahaan media, wartawan, hingga akademisi untuk menghimpun masukan yang akan diperjuangkan di DPR.
Menurutnya, media konvensional seperti radio dan televisi kini kesulitan bertahan menghadapi arus informasi yang deras dari platform sosial media yang belum diatur secara memadai.
“Karena itu kami mendorong percepatan revisi regulasi, termasuk UU Penyiaran, UU Pers, dan undang-undang terkait lainnya. Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan kampus-kampus menyusun platform digital yang cocok dengan karakter Indonesia, sehingga kita punya roadmap platform yang benar-benar made in Indonesia,” tegas Deng Ical.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin. Ia mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi, yang kesejahteraannya harus menjadi perhatian bersama, sama halnya dengan perhatian DPR terhadap kesejahteraan prajurit TNI.
“Sering kita di ruangan ini bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk mulai serius membahas kesejahteraan wartawan media,” kata TB Hasanuddin.
Ia menyoroti dominasi kepemilikan media oleh kalangan pengusaha yang kerap memprioritaskan kepentingan korporasi, sehingga potensi ketimpangan kesejahteraan wartawan di lapangan makin besar.
“Saya yakin dan percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk kemaslahatan bangsa,” tambahnya.
TB Hasanuddin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPR, maupun pelaku industri media, untuk duduk bersama mencari solusi konkret demi memperbaiki taraf hidup dan perlindungan bagi insan pers di Tanah Air. (***)
