PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Rapat Paripurna DPRD Parepare dengan agenda penetapan APBD 2026 berlangsung dengan dinamika yang tidak biasa pada Senin (24/11/2025). Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hadir lengkap di ruang paripurna, sementara jajaran Pemerintah Kota Parepare—termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD)—tidak tampak satu pun.
Forkopimda Hadir, Eksekutif Absen Total
Sejak rapat dimulai pada pukul 11.11 Wita, para perwakilan Forkopimda, masing-masing dari Polres, Kodim 1405, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Parepare, telah menempati kursi undangan khusus. Kehadiran mereka menegaskan fungsi koordinatif Forkopimda dalam memantau stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Namun, kontras dengan lengkapnya Forkopimda, kursi yang biasanya dihuni Wali Kota, Sekda, dan para kepala OPD terlihat kosong sejak awal hingga rapat ditutup. Padahal, DPRD sebelumnya telah melayangkan undangan resmi melalui Sekretaris Daerah kepada seluruh perangkat pemerintahan.
Dua pejabat Pemkot—Asisten Pemerintahan dan Kesra Dede Harirustaman serta Kabag Hukum Nurwana—sempat memasuki ruangan, tetapi meninggalkan paripurna sebelum pembahasan berjalan jauh.
Interupsi, Walkout, dan Upaya Menjaga Proses Demokrasi
Selama sidang berlangsung, Forkopimda menyaksikan langsung berbagai interupsi anggota DPRD, termasuk terkait usulan anggaran seragam SMA serta sikap walkout dari perwakilan Pemkot.
Meski demikian, pimpinan DPRD berupaya menjaga agar proses politik tetap berada dalam koridor formal. Paripurna sempat diskors untuk koreksi berita acara Banggar sebelum akhirnya dilanjutkan menuju penetapan.
Ketika paripurna berikutnya terkait Propemperda dibuka, Asisten Pemerintahan dan Kesra kembali hadir. Saat dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Wali Kota Tasming Hamid, ia menyampaikan bahwa Wali Kota memilih untuk tidak hadir.
Komitmen Legislatif Disaksikan Forkopimda
Dari perspektif Forkopimda, dinamika dalam paripurna tersebut memperlihatkan komitmen DPRD untuk tetap menuntaskan tahapan anggaran meski tanpa kehadiran mitra eksekutif. Ketika Ketua DPRD Kaharuddin Kadir mengetuk palu sebagai tanda penetapan Ranperda APBD 2026, Forkopimda masih berada dalam ruangan sebagai saksi langsung proses konstitusional itu.
Catatan Harmoni Pemerintahan Daerah
Ketidakhadiran Pemkot dalam agenda krusial ini memberi catatan penting bagi Forkopimda yang berada di garis koordinasi stabilitas daerah. Situasi tersebut menjadi indikator perlunya penguatan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang stabil.(*AD).
