Oleh : Abdul Razak Arsyad, SH.
PAREPARE, SUARA AJATAPPARENG – Gaduh, saat seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menilai Kota Parepare terjadi GADUH atas perbuatan seorang Penjabat Wali kota di Kota Parepare.
Selaku Ketua PWI Parepare-Barru, terasa tergelitik dengan pernyataan dan komentar anggota DPR Provinsi dari partai Golkar itu.
Dikutip sebagai berikut “Ya betul, kami di DPRD Sulsel menerima banyak sekali laporan terkait kegaduhan di Parepare sejak adanya Pj Walikota. Mestinya sebagai pejabat transisi harus membangun stabilitas pemerintahan, memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan baik. Mengontrol kebutuhan pangan masyarakat serta menekan inflasi. Ini perintah Presiden Jokowi,” kata ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina (dikutip dari LEGIONNEWS.COM).
Siapa Rahman Pina? Apakah karna Anggota DPR Provinsi Sulsel sehingga berhak menilai dan beropini tentang Parepare? Sejak kapan Rahman Pina ke Parepare? Apa iya perwakilan masyarakat Parepare? bahkan bersuara tentang kampung halamannya saja belum tentu bisa berjuang.
Maaf saudara Rahman Pina, janganki ngomong tanpa ada data yang jelas, kalau pun cari-cari mukaki sama Ketuata (Partai Golkar) lakukanlah dengan cara beretika dan santun, nasehat saya buat dinda Rahman Pina.
Seharusnya seorang anggota DPR baik itu Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat tentunya mengeluarkan statemen itu disertai data dan survei yang baik. Cibiran masyarakat Parepare beraksi, dengan Statemen Rahman Pina.
Seperti, Ketua LBH Sunan M. Natsir Dollo, Penegasan itu disampaikan, Ketua Umum YLBH Sunan, M Nasir Dollo “menyikapi pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulsel, Rahman Pina yang menyatakan banyak sekali orang melapor tentang manuver Penjabat Wali Kota Parepare, Dr Akbar Ali yang berujung kegaduhan. Pernyataan FPG di DPRD Sulsel tersebut, kata M Nasir Dollo, bukan saja tidak beralasan atau bernalar bahkan terkesan merupakan bentuk intimidasi kepada Penjabat Wali Kota Parepare. ” Sebenarnya pernyataan tersebut justru yang menuai kegaduhan dan kecaman keras dari masyarakat, bahkan sebagian masyarakat Parepare menilai pernyataan tersebut adalah manuver amatiran yang sangat mudah dibaca arah dan tujuannya,” dikutip dari kilassulawesi.com.
Sementara Pernyataan Amran yang di kutip dari Artikel.news, sebagai berikut : “Kekhawatiran kegaduhan yang dimaksud adalah sebuah opini sengaja dihembuskan untuk mempengaruhi akal sehat secara subjektif agar kepala daerah dukungan yang dimaksud tetap bertengger sebagai kepala daerah tanpa tandingan,” kata Amran yang dihubungi Sabtu (11/11/2023). Jika Pj Wali Kota dianggap menciptakan gaduh karena menunjuk Iwan Asaad jadi Staf Khusus, Amran justru menilai, kebijakan Pj Wali Kota itu sudah tepat. Karena semua pemimpin yang ingin sukses tentu memilih staf yang dianggap mampu bekerja sama. Dan tidak semua orang yang dianggap minim juga dianggap minim bagi orang lain. Namun mungkin sebaliknya dianggap sangat berkapasitas bagi pemimpin lainnya. “Ini seharusnya dipahami. Gaya kepemimpinan seseorang sering berbeda. Demikian juga masyarakat tidak semua kepala daerah dapat berhasil pada daerah atau masyarakat yang memiliki karakter dan kultur berbeda,” ingat Amran.
Iwan Asaad, mantan Sekda Parepare adalah birokrat yang teruji melalui seleksi terbuka (Selter) serta memiliki pengalaman karier berjenjang sebagai birokrat. “Artinya Pak Iwan juga digunakan oleh Wali Kota lalu, mengapa saat Pj Wali Kota memanfaatkan dianggap membuat gaduh. Jadi saya berharap agar yang menganggap gaduh tidak melihat masyarakat Parepare bodoh-bodoh amat,” imbuh Amran.
Sementara jika dinilai Staf Khusus itu tidak memiliki nomenklatur, Amran justru menekankan bahwa bisa dibuatkan nomenklatur. “Apa bedanya pemerintahan sebelumnya yang memiliki tenaga ahli, konsultan hingga penasihat hukum. Jadi pernyataan itu ibarat jeruk makan jeruk,” tegas Amran. Amran mengemukakan, sebaiknya Pj Wali Kota didukung untuk berimprovisasi yang dianggap baik untuk organisasi dan baik untuk masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Karena dia memberikan kebebasan bagi ASN untuk berekspresi dan berkreasi dalam bekerja. Tidak ada lagi tekanan dalam bekerja karena tendensi kewenangan dan kekuasaan.
Selaku ketua PWI Parepare-Barru, berharap kepada semua stakeholder memberi kesempatan kepada DR. Akbar Ali selaku Pj. Walikota Parepare untuk menjalankan tugasnya, kalau beliau menunjuk Staf Khusus adalah hal yang jadi terobosan dan cara tersendiri bagi Pj Walikota untuk mendalami dan mengetahui Kota Parepare.
Kalau pun ada orang luar seperti Anggota DPRD Provinsi Sulsel atau Professor yang ber komentar tentang Gaduh dan kesalahan dalam pemerintahan, mohon pahamilah apa arti kata gaduh dan pemerintahan apa yang anda dampingi sebagai staf ahli, tau dirilah dan apa kinerja anda telah baik? Semoga artikel ini bisa memberi pencerahan pada diri saya dan pembaca.
